Bau Sampah Busuk Kepung Pasar Inpres Tapaktuan, Ketua DPRK Sentil Kinerja DLH Aceh Selatan

TheTapaktuanPost.com | Tapaktuan – Persoalan sampah di Pasar Inpres Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, menuai sorotan tajam. Tumpukan sampah yang disebut tak kunjung ditangani hingga mengeluarkan bau busuk menyengat membuat pedagang dan pengunjung pasar mengeluh.

Kondisi ini memantik kritik Ketua DPRK Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Bacaan Lainnya

Rema menilai persoalan kebersihan di salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat tersebut mencerminkan lemahnya respons instansi terkait dalam menangani keluhan publik.

Terlebih, masalah penumpukan sampah itu disebut telah berlangsung cukup lama dan berulang kali dikeluhkan masyarakat.

“Sangat kita sayangkan kinerja jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup yang terkesan justru membiarkan tumpukan sampah tanpa penanganan dalam jangka waktu lama di Pasar Inpres Tapaktuan,” kata Rema kepada TheTapaktuanPost.com, Kamis (19/11/2026).

Legislator Partai PNA itu mengungkapkan, keluhan mengenai buruknya pengelolaan sampah di kawasan pasar bukan persoalan baru. Aspirasi serupa kerap diterimanya, baik dari pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja.

Menurut Rema, bau menyengat dari timbunan sampah bukan hanya mengusik kenyamanan aktivitas jual beli, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan mencemari lingkungan permukiman warga di sekitar pasar.

“Sampah merupakan sumber penyakit dan sangat mengganggu kenyamanan warga,” tegasnya.

Ia menyayangkan persoalan mendasar seperti kebersihan pasar justru belum tertangani secara optimal. Padahal, pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait memiliki tanggung jawab serta dukungan anggaran untuk memastikan pelayanan kebersihan berjalan sebagaimana mestinya.

Rema mengingatkan, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) semestinya bermuara pada pelayanan publik yang nyata, bukan sekadar terserap dalam kegiatan administratif.

“Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi masyarakat justru terus dihadapkan pada persoalan sampah yang tidak kunjung selesai,” ujar Rema.

Ketua DPRK perempuan pertama di Aceh Selatan itu meminta DLH tidak lagi menerapkan pola penanganan yang bersifat sementara atau baru bergerak setelah tumpukan sampah menimbulkan keluhan luas.

Menurutnya, diperlukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana penampungan hingga pengaturan jadwal pengangkutan sampah secara rutin dan terukur.

Salah satu langkah konkret yang didorong Rema ialah penempatan kontainer sampah di kawasan Pasar Inpres Tapaktuan. Kontainer tersebut harus diikuti sistem pengangkutan berkala oleh petugas kebersihan menuju fasilitas pengelolaan sampah yang telah ditentukan.

“DLH harus lebih responsif. Jangan menunggu sampah menumpuk dan membusuk baru dilakukan penanganan. Harus ada sistem pengangkutan rutin agar persoalan seperti ini tidak terus berulang,” pintanya.

Rema juga mendesak evaluasi terhadap kinerja jajaran DLH Aceh Selatan. Ia menilai pembenahan tidak cukup hanya dengan membersihkan tumpukan sampah yang ada, melainkan harus menyentuh sistem pengelolaan agar masalah serupa tidak kembali terjadi.

Keluhan senada disampaikan sejumlah pedagang Pasar Inpres Tapaktuan. Mereka mengaku terganggu dengan bau busuk dari tumpukan sampah yang disebut kerap dibiarkan dalam waktu lama.

Selain mengganggu kenyamanan pedagang yang beraktivitas setiap hari, kondisi tersebut juga dikhawatirkan membuat masyarakat enggan berlama-lama berbelanja di kawasan pasar.

“Bau sampah busuk benar-benar membuat kami tidak nyaman. Kami kecewa karena persoalan ini seperti tidak mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah,” keluh seorang pedagang.

Bagi pedagang, kebersihan pasar bukan sekadar persoalan estetika lingkungan. Pasar yang bersih dan nyaman merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang aktivitas perdagangan sekaligus menjaga kepercayaan konsumen.

Rema menegaskan, keluhan para pedagang dan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia tidak ingin Pasar Inpres Tapaktuan yang menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat justru identik dengan persoalan sampah dan lingkungan yang tidak terurus.

Karena itu, ia meminta DLH Aceh Selatan segera mengambil langkah konkret, sekaligus memastikan pengawasan kebersihan pasar dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan, Rosita, belum memberikan tanggapan terkait kritik Ketua DPRK maupun keluhan pedagang mengenai penumpukan sampah di Pasar Inpres Tapaktuan.

Upaya konfirmasi yang dilakukan TheTapaktuanPost.com melalui sambungan telepon seluler belum mendapat respons. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp juga belum dibalas hingga berita ini tayang.

Pos terkait