TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Zirhan SP, meminta kepada pengamat, Nasrul Zaman dan Usman Lamreung jangan terlalu kepo dan terlalu ikut campur terkait isu dan kondisi Aceh Selatan hingga menjurus jadi provokator.
“Saudara Nasrul dan Usman Lamreung jangan terlalu kepo lah terhadap kondisi di Aceh Selatan saat ini,” kata Zirhan kepada wartawan di Tapaktuan, Senin (29/12/2025).
Selaku pihak yang mengaku pengamat, Nasrul dan Usman seharusnya memiliki data yang objektif dan tidak asal bicara.
“Komentari saja dan amati saja sesuai dengan basic ilmu dan aktivitas profesinya, jangan kayak tong sampah semua di tampung, semua di komentari atau memang Anda di pakek untuk kepentingan politik pihak tertentu,” tegas Zirhan.
Lebih lanjut mantan Presma Unaya itu menjelaskan, apa yang terjadi di Aceh Selatan saat ini, tidak seperti yang di bayangkan. Pasalnya banjir di Aceh Selatan tidak menyebabkan dampak kerusakan yang parah, jalan lumpuh dan jembatan putus, sebagaimana daerah lain seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Timur, aktivitas pemerintahan dan aktivitas masyarakat umu nya normal aja.
“Saran saya saudara Nasrul dan bang Usman Lamreung jalan-jalan lah ke Aceh Selatan, lihat kondisi realnya seperti apa, jangan asal bunyi dalam berbicara, Yakin saya, mungkin sudah bertahun Anda tidak pernah ke Aceh Selatan apa lagi pasca banjir,” kata Zirhan.
Menurut mantan Ketua KNPI Aceh Selatan ini, persoalan Bupati Aceh Selatan H.Mirwan umrah tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri itu sudah selesai dengan telah diberikan sanksi nonaktif selama 3 bulan sebagai konsekwensi dari apa yang sudah dilakukannya dan itu memang ranahnya Kemendagri bukan DPRK.
“Jadi apa lagi yang mau di persoalkan?. Ini ngomong mendesak DPRK melakukan pemakzulan lah bagi saya gak heran Anda gak faham kenapa seorang kepala daerah di makzulkan karena Anda bukan ahli hukum apa lagi politisi,” Zirhan menambahkan.
Menurut Zirhan, langkah DPRK Aceh Selatan sudah tepat dan menunjukkan lembaga tersebut sudah paham aturan.
“Karena DPRK harus bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme kerja dewan bukan karena koar-koar pengamat dari luar. Dan tidak mau juga tergiring dengan isu yang tidak jelas yang di pelopori dari orang yang bukan penduduk Aceh Selatan apa lagi tidak tinggal di Aceh Selatan,” pungkas mantan anggota DPRK Aceh Selatan itu.
