TheTapaktuanPost | Trumon Timur. Warga Gampong Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh menyatakan perang terhadap rencana pembukaan tambang bijih besi oleh PT. Kinston Abadi Mineral. Bagi mereka, tambang bukan solusi, tapi awal dari bencana.
“Kami tidak sudi lingkungan kami dihancurkan demi keuntungan segelintir orang!,” tegas Muhammad Dini, mantan Geuchik Jambo Dalem, Jumat (1/8/2025).
Penolakan warga bukan tanpa dasar. Dini mengungkapkan bahwa proyek tambang tersebut tak hanya menyasar Jambo Dalem, tapi juga meliputi Desa Ie Jeureuneh, Desa Pinto Rimba, dan Desa Kapa Seusak. Dampak yang ditakutkan, kerusakan hutan, banjir bandang, hilangnya mata pencaharian, hingga konflik sosial yang tak terhindarkan.
“Banjir bandang 2024 adalah peringatan keras. Kami tak ingin hidup di atas bom waktu hanya karena izin tambang dikeluarkan sembarangan,” kata Dini dengan nada geram.
Tak hanya itu, Dini mengungkap dugaan permainan di balik penerbitan rekomendasi tambang. Saat dia masih menjabat, rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terbit dengan dalih “hanya untuk survei”.
” Kami dibohongi. Dikasih alasan survei, ternyata dibalik itu ada rencana eksploitasi. Ini akal-akalan!, ” tandasnya.
Merespons kebohongan tersebut, warga mengambil sikap tegas. Pada 21 Mei 2025, mereka mengirim surat resmi pembatalan dukungan tambang kepada Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan melalui surat Nomor: 127/V/2025. Surat itu mencabut rekomendasi sebelumnya yang sempat dikeluarkan sebulan sebelumnya yaitu tanggal 21 April 2025.
Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada respons dari pemerintah daerah. Bupati Aceh Selatan seakan tutup telinga terhadap suara rakyatnya sendiri.
“Kami sudah menyurati, menolak, menandatangani petisi, tapi pemerintah diam. Apakah suara rakyat tak lagi penting?, ” ujar Dini dengan nada kecewa.
Warga Trumon kini mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh untuk segera mencabut seluruh proses dan izin tambang di kawasan mereka. Mereka menyebut proyek tambang sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian alam.
“Kalau pemerintah tak mau dengar, kami akan berdiri di depan alat berat. Kami pertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir,” tutup Dini.
