TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Hingga memasuki bulan Maret 2020, ratusan ribu pelanggan PLN (PT Persero) di Kabupaten Aceh Selatan belum menerima suplai arus listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.
Padahal, ketersediaan arus listrik di daerah penghasil pala itu mengalami defisit cukup besar, sehubungan rusaknya sejumlah mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di gardu induk.
Kondisi ini sangat merugikan masyarakat pelanggan. Sebab dengan defisit arus yang cukup besar, telah mengakibatkan makin seringnya terjadi pemutusan arus (mati lampu) ke rumah-rumah pelanggan. Ironisnya lagi, pemutusan arus ini hampir terjadi setiap hari dengan waktu yang berbeda-beda.
Kepala PLN Ranting Tapaktuan, Iskandar, yang dikonfirmasi wartawan di Tapaktuan, Jumat (6/3/2020), membenarkan suplai arus listrik dari PLTU Nagan Raya belum teraliri ke daerah itu, meskipun ketersediaan arus dari pembangkit bertenaga mesin diesel yang ada mengalami defisit cukup besar akibat tidak mampu lagi beroperasi secara optimal.
Diungkapkan bahwa, dari sebanyak 9 unit pembangkit yang ada di Gardu Induk Ranting Tapaktuan, saat ini hanya 7 unit yang beroperasi normal, sedangkan 2 unit lagi dalam kondisi rusak.
“Sebelumnya, dari 7 unit itu ada lagi yang rusak tapi sudah berhasil kita perbaiki. Sedangkan sisanya 2 unit lagi, 1 unit mengalami rusak berat sedangkan 1 unit lagi sedang menunggu kiriman peralatan (suku cadang) mesin dari Jakarta,” ungkap Iskandar.
Untuk saat ini, PLTD Ranting Tapaktuan tidak mampu lagi menyediakan daya listrik secara normal. Dari seharusnya dapat menghasilkan daya mencapai 4,3 Mega Watt (MW), saat ini hanya mampu sebesar 3,4 megawatt.
“Kami mengalami kekurangan daya sebesar 1,3 megawatt. Akibatnya suplai arus yang mampu dilayanipun hanya tinggal 2 penyulang keluar (PK) yakni PK Kota dan PK TVRI,” ujarnya.
Sedangkan untuk arus listrik di wilayah kerja Ranting Tapaktuan lainnya mulai dari Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan hingga Desa Mutiara Kecamatan Sawang, suplai arusnya terpaksa dibantu dari pembangkit listrik terdekat.
“Untuk Air Pinang hingga Koramil Kota Tapaktuan disuplai arus dari PLTD Kota Fajar. Sedangkan Kecamatan Sawang hingga Samadua, disuplai dari Gardu Induk PLTU Abdya,” sebutnya.
Meskipun demikian, lanjut Iskandar, pihaknya terus berupaya maksimal memulihkan kembali suplai daya listrik dari PLTD Ranting Tapaktuan seperti semula dengan cara memperbaiki mesin pembangkit yang rusak. Langkah ini dilakukan, sebagai bagian dari upaya pihaknya mempersiapkan suplai arus listrik secara normal kembali menghadapi datangnya bulan suci ramadhan yang sebentar lagi.
“InsyaALLAH, pada bulan suci ramadhan nanti suplai arus listrik akan normal kembali. Sebab langkah perbaikan 2 unit mesin yang rusak terus kita genjot. Satu unit tinggal menunggu datangnya suku cadang, sedangkan satu unit lagi sedang dalam proses pembongkaran,” jelasnya.
Terkendala Pembangunan Tower
Dibagian lain, Iskandar menjelaskan bahwa, penyebab masih terjadinya defisit arus listrik di Kabupaten Aceh Selatan juga disebabkan karena belum teraliri arus listrik dari PLTU Nagan Raya.
Ironisnya lagi, di wilayah daratan barat selatan Aceh ternyata hanya Kabupaten Aceh Selatan lagi yang belum teraliri arus listrik dari sumber pembangkit PLTU Nagan Raya tersebut. Ternyata suplai arus dari PLTU Nagan Raya telah sampai ke Kabupaten Abdya. Sedangkan di wilayah Subulussalam dan Singkil, arus listrik dari sumber pembangkit PLTU Nagan Raya di suplai dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Informasi diperoleh, kendala dan hambatan sehingga arus listrik dari PLTU Nagan Raya belum bisa di aliri ke Gardu Induk (GI) PLTU yang telah rampung dibangun di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, karena pihak surveyor bersama pihak PLN (PT Persero) belum berhasil merampungkan pembangunan sebanyak 40 batang lagi Tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
Sekitar 40 batang Tower transmisi yang belum rampung dibangun tersebut, diantaranya berlokasi disebagian Kecamatan Meukek, Kecamatan Sawang dan Samadua.
“Informasi kami terima, hal ini disebabkan karena terkendala pada proses pembebasan tanah masyarakat. Seharusnya, program ini telah rampung akhir tahun 2019 kemarin. Jika hal ini terus berlarut-larut, bisa jadi sekitar 2 tahun lagi belum tentu rampung. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung kepada pihak surveyor, karena program ini langsung mereka tangani bersama pihak PLN Pusat,” pungkasnya.
