TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH JKA) mengapresiasi keputusan anggota DPRK Aceh Selatan dari PNA yang telah bersedia menyisihkan gajinya untuk digunakan sebagai biaya penanganan dampak virus corona (COVID-19) di daerah itu.
“Kita perlu mengapresiasi anggota dewan PNA, karena langkah ini sangat positif yang perlu dan sangat layak agar diikuti oleh para pejabat lainnya baik di eksekutif maupun legislatif,” kata Ketua LBH JKA Muhammad Nasir, S.H dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).
Dikatakan, niat baik yang diutarakan oleh anggota DPRK dari Partai PNA tersebut, sungguh sangat mulia dan penuh nilai-nilai kemanusiaan.
Pihaknya berharap, langkah bijak seperti ini hendaknya diikuti oleh anggota dewan lainnya dari seluruh partai politik peraih kursi di parlemen Aceh Selatan.
“Saat-saat kondisi genting seperti ini, sudah sewajarnya kita hilangkan dulu kepentingan politik. Sebab keselamatan jiwa ratusan ribu penduduk Aceh Selatan dari ancaman wabah virus corona (Covid-19) lebih penting dan harus diutamakan,” tegasnya.
Karena itu, sambung advokat yang akrap disapa “Made” ini, saat ini pihaknya terus berupaya maksimal mendorong hal serupa agar terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait lainnya di daerah itu.
Berdasarkan amatan LBH JKA, sambung M. Nasir, hingga saat ini sudah ada beberapa anggota DPRK Aceh Selatan yang mulai merespon persoalan ancaman wabah virus corona tersebut, agar di tanggulangi secara serius oleh pemerintah setempat. Mengingat langkah ini dinilai penting dan wajib diprioritaskan karena menyangkut nasib ratusan ribu masyarakat setempat.
“Berdasarkan amatan kami, baru sebagian kecil angggota dewan yang telah nampak memberikan perhatian serius. Yaitu selain 6 orang anggota dewan dari PNA, juga ada beberapa lainnya seperti Rajo Evi, Hadi Surya dan Bustami,” ujarnya sembari berharap akan muncul sosok-sosok dewan baru yang lebih peduli kepada nasib rakyat ke depannya.
Pihaknya, kata M. Nasir, juga sedang memantau perkembangan hasil audiensi tempo hari dengan pihak Pemkab Aceh Selatan terkait penempatan pos anggaran penanganan Covid-19 yang sudah disebutkan dihadapan mereka.
Mewakili kepentingan masyarakat, pihaknya mengaku berkepentingan untuk terus memantau progres perkembangannya.
“Kami ingin mengetahui sudah sampai pada tahap mana angka-angka rupiah yang disebutkan itu. Sebab tim medis dan masyarakat terdampak sangat menantikan kabar gembira itu,” kata M. Nasir.
Terakhir, ia juga mengingatkan Pemkab Aceh Selatan bahwa disamping mendesaknya kebutuhan terkait penganggaran, pemerintah setempat juga perlu meningkatkan protokol penanganan Covid-19 di perbatasan Aceh Selatan agar seluruh orang yang masuk wajib dicek kesehatannya sebelum memasuki wilayah Aceh Selatan.
“Meskipun telah ditempatkan pos pantau suhu tubuh di perbatasan Subulussalam, kami meminta agar protokol penanganannya dapat ditingkatkan lagi. Sehingga dapat dipastikan tidak ada pihak luar yang berhasil lolos masuk ke Aceh Selatan di masa darurat virus corona ini,” pungkasnya.
LBH JKA Apresiasi Anggota Dewan PNA Sisihkan Gaji Bantu Penanganan Corona
