TheTapaktuanPost | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto seperti sedang menggambar ulang peta kekuasaan di jantung pemerintahannya. Perombakan Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026, tidak hanya mengganti sederet nama.
Sejumlah kursi strategis berpindah tangan, mulai dari kementerian koordinator, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kantor Staf Presiden hingga pucuk pimpinan Polri.
Jika dibaca dari konfigurasi orang-orang yang masuk dan keluar, reshuffle ketujuh pemerintahan Prabowo itu membuka ruang bagi satu interpretasi politik: Presiden semakin menata pemerintahannya berdasarkan struktur kekuasaan dan orang-orang yang ia pilih sendiri.
Figur yang memiliki sejarah kuat dengan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlahan bergeser dari sejumlah posisi penting. Pada saat bersamaan, beberapa orang yang memiliki kedekatan panjang dengan Prabowo justru memperoleh posisi strategis.
Namun, pergeseran itu tidak seluruhnya berbentuk “pembersihan”. Beberapa tokoh lama tetap mendapat tempat baru, sementara kekuatan politik seperti Golkar bahkan tetap memperoleh ruang besar.
Salah satu perubahan paling menarik terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pratikno tak lagi menjadi Menko PMK. Kursi tersebut diberikan kepada Sugiono, figur yang memiliki perjalanan politik panjang bersama Prabowo dan Gerindra.
Pergantian ini memiliki bobot politik tersendiri.
Pratikno bukan sekadar menteri. Ia merupakan salah satu figur penting dalam pemerintahan Jokowi selama satu dekade. Sebelum menjadi Menko PMK pada pemerintahan Prabowo, ia menjabat Menteri Sekretaris Negara sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi.
Karena itu, keluarnya Pratikno dari kabinet mudah dibaca sebagai berkurangnya salah satu simpul penting era pemerintahan sebelumnya di lingkaran eksekutif.
Tetapi Pratikno tidak benar-benar keluar dari orbit kekuasaan. Sehari setelah kehilangan kursi Menko PMK, Prabowo melantiknya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jumat, 2 Oktober 2026.
Artinya, Pratikno tetap berada di lingkungan pemerintahan, tetapi dengan fungsi yang berbeda. Pergeseran dari kementerian koordinator menuju lembaga penasihat Presiden membuat perubahan tersebut lebih tepat dibaca sebagai reposisi kekuasaan, bukan pemutusan hubungan politik secara total.
Masuknya Sugiono ke kursi Menko PMK menjadi salah satu bagian penting dalam konfigurasi baru tersebut. Sugiono sebelumnya memegang Kementerian Luar Negeri. Kini posisinya sebagai Menlu digantikan diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir.
Dengan perubahan tersebut, Prabowo sekaligus melakukan dua hal: menempatkan seorang diplomat profesional di Kementerian Luar Negeri dan memindahkan salah satu figur kepercayaannya ke kementerian koordinator yang memiliki cakupan luas dalam urusan pembangunan manusia.
Perubahan lain terjadi di bidang politik dan keamanan. Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan kini dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Dua kementerian koordinator strategis pun kini mengalami perubahan kepemimpinan hampir bersamaan.
Pergeseran yang tidak kalah besar terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjadi Kapolri. Tongkat komando Korps Bhayangkara diserahkan kepada Komjen Suyudi Ario Seto.
Listyo Sigit tidak ditinggalkan begitu saja. Prabowo justru membawanya masuk lebih dekat ke pusat pemerintahan dengan menunjuknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurachman.
Secara institusional, perubahan itu sangat signifikan. Sebagai Kapolri, Listyo memegang komando langsung atas institusi kepolisian nasional. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ruang kerjanya berubah menjadi bagian dari struktur pendukung Presiden. Sementara Suyudi kini memegang kendali operasional Polri.
Karena itu, pergantian ini dapat dibaca sebagai salah satu titik terpenting dalam penataan kekuasaan Prabowo: pergantian komando pada salah satu institusi keamanan terbesar negara dilakukan bersamaan dengan pemberian posisi baru kepada pejabat lama. Bukan benturan terbuka, melainkan transisi yang relatif mulus.
Perubahan juga menyentuh Kementerian Perindustrian. Agus Gumiwang Kartasasmita digantikan Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
Pergantian tersebut menarik karena menunjukkan bahwa reshuffle tidak sederhana jika hanya dibaca sebagai pengurangan pengaruh satu kelompok dan kemenangan kelompok lainnya.
Agus Gumiwang memang keluar, tetapi posisi strategis itu tetap jatuh kepada elite Golkar.
Dengan kata lain, yang berubah bukan hanya representasi partai, tetapi juga figur yang dipercaya Presiden untuk menjalankan kementerian.
Gelombang perubahan berlanjut sehari setelah reshuffle kabinet. Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, menggantikan Muhammad Qodari.
Fadli Tri Hartono turut dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.
Qodari sendiri tidak sepenuhnya keluar dari pemerintahan. Ia kemudian mendapat posisi sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.
Pola yang terlihat mirip dengan Pratikno dan Listyo Sigit: beberapa pejabat tidak disingkirkan dari pemerintahan, tetapi dipindahkan dari posisi yang memiliki fungsi eksekutif atau komando langsung menuju ruang kerja berbeda.
Lalu Mengapa Bahlil Justru Makin Kuat?
Di tengah perubahan besar tersebut, Bahlil Lahadalia justru memperoleh kewenangan tambahan. Ketua Umum Partai Golkar itu dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Posisi rangkap tersebut membuat Bahlil menjadi salah satu figur dengan portofolio ekonomi paling luas dalam kabinet.
Pemerintah menjelaskan penataan tersebut berkaitan dengan percepatan agenda hilirisasi dan transisi energi. Bahlil mengatakan sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor ESDM sehingga koordinasi kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan kuat.
Keputusan mempertahankan sekaligus memperluas kewenangan Bahlil juga memperlihatkan bahwa reshuffle Prabowo tidak dapat disederhanakan sebagai operasi menghapus seluruh figur yang pernah dekat dengan pemerintahan sebelumnya.
Kepentingan program pemerintah, konfigurasi partai politik dan kebutuhan koordinasi kabinet tetap menjadi variabel penting.
Dari seluruh perubahan tersebut, satu hal terlihat jelas: struktur kekuasaan pemerintahan Prabowo berubah cukup signifikan dalam waktu sangat singkat.
Sugiono berpindah menjadi Menko PMK. Dudung naik menjadi Menko Polkam. Arrmanatha Nasir mengambil alih Kementerian Luar Negeri. Suyudi memegang tongkat komando Polri. Listyo Sigit masuk ke KSP. Sarmuji memimpin Kementerian Perindustrian. Bahlil mendapat kewenangan tambahan di sektor hilirisasi dan energi.
Sementara Pratikno bergeser dari kabinet menuju Wantimpres dan Qodari dari Bakom menuju sekretariat lembaga penasihat Presiden.
Rangkaian perubahan itu menunjukkan Prabowo semakin membentuk konfigurasi pemerintahannya sendiri setelah hampir dua tahun memimpin.
Apakah langkah tersebut merupakan upaya sistematis mengurangi pengaruh politik Jokowi, konsolidasi internal pemerintahan, atau semata penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas kabinet, tetap merupakan wilayah analisis dan perdebatan politik.
Yang dapat dilihat secara faktual adalah pusat-pusat kekuasaan penting sedang berganti penjaga. Dan reshuffle Oktober 2026 menjadi salah satu momen ketika Prabowo menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden tidak hanya digunakan untuk mengganti pejabat, tetapi juga untuk mengatur ulang siapa yang memegang kendali pada simpul-simpul strategis pemerintahannya.
