TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta anggota DPRA dari Dapil 9 Aceh Selatan, Abdya, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil jangan bungkam terkait dibatalkannya lanjutan pembangunan RSUDYA Tapaktuan sebagai RS regional tahun anggaran 2025 oleh Dinkes Aceh.
Wakil rakyat yang digaji melalui uang rakyat tersebut diminta jangan hanya makan gaji buta tanpa berinisiatif membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak khususnya terkait penyediaan fasilitas kesehatan yang layak dan refresentatif.
“Seharusnya mereka (Anggota DPRA) mempertanyakan alasan pembatalan pembangunan Rumah Sakit Regional tersebut oleh Dinkes Aceh. Jangan justru memilih bungkam,” kata Koordinator TTI, Nasruddin Bahar kepada TheTapaktuanPost di Tapaktuan, Sabtu (20/9/2025).
Berdasarkan data dari LPSE Aceh, sambung Nasruddin, alasan pembatalan tender itu disebabkan karena tidak cukup lagi waktu pelaksanaan. Padahal menurut info dari yang pernah jadi pengawas proyek tahun lalu, pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit regional adalah pekerjaan lanjutan dan setengah pekerjaannya adalah pengadaan Eelktrikal Mekanikal.
“Alasan pembatalan yang dikemukakan pokja pemilihan adalah alasan klasik terkesan dibuat – buat, sebelum proses tayang pokja sudah mempelajari dokumen tender jika ada sanggah atau sanggah banding semua sudah disusun scedulenya, jadi tidak ada alasan tidak cukup waktu pelaksanaan,” sesal Nasruddin.
“Pertanyaan besarnya apa alasan Dinas Kesehatan Aceh menender pertengahan tahun kenapa bukan diawal tahun padahal anggaran pembangunan rumah sakit regional Aceh Selatan sudah tersedia dalam APBA murni 2025,” tambahnya.
Selama ini, bebernya, sudah menjadi rahasia umum proyek proyek besar sebelum ditender dicari dulu siapa “pengantinnya” yang mampu membayar mahar sesuai yang disepakati, jika pengantinnya belum ditemukan makanya terjadi seperti pada pembangunan rumah sakit regional yang batal dengan alasan pembenar yang dicari – cari.
“Sehingga para pejabat Dinas Kesehatan tidak merasa bersalah sama sekali, jika tahun ini tidak dapat dibangun maka dilanjutkan tahun depan sesederhana itu mereka berpikir, padahal konsekwensi dari pembatalan pembangunan RS Regional tersebut sangat luas dan berdampak pada mutu pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Kepada Anggota DPRA Dapil 9 yang menjadi sandaran harapan masyarakat selaku wakilnya, kata Nasruddin, celakanya justru memilih bungkam.
“Hari ini rakyat Aceh Selatan merindukan dan menanti-nanti anggota DPRA dapil 9 bersuara memperjuangkan aspitasinya. Tapi justru memilih bungkam. Apakah mereka benar-benar tidak tahu atau pura – pura tidak tahu. Kasus ini adalah kasus besar yang mempunyai dampak luas jangan dianggap sepele. Mereka Anggota Dewan Dapil 9 seharusnya meminta maaf kepada masyarakat karena sudah luput dari pengawasannya,” tegas Nasruddin.
Nasruddin meminta kepada Pemerintah Aceh dan anggota DPRA dapil 9 jangan menganggap sepele sebab kasus ini sangat sensitif, jika salah kelola akan berakibat fatal.
“Mahasiswa bisa saja bergerak mempertanyakan langsung kepada Anggota Dewan atau ke Dinas Kesehatan. Mudah – mudahan para wakil rakyat Dapil 9 cepat merespon sebelum kekecewaan masyarakat memuncak menjadi emosi yang tak terkendali. Semoga kejadian demonstrasi anarkis dan rusuh di Pati Jawa Tengah dan Jakarta baru-baru ini tidak sampai menjalar di Aceh,” warning Nasrudin Bahar serius.
