TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Plt. Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran, mendukung penuh program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Lawe Alas Singkil yang terintegrasi serta permanen.
“Pak Plt. Bupati sangat menyambut baik program ini dan beliau siap menyukseskan kegiatan rakor yang melibatkan berbagai pihak terkait di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis 27 Februari 2020 mendatang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Cut Syazalisma S.STP kepada wartawan di Tapaktuan, Senin (24/2) malam.
Menurutnya, Pemkab Aceh Selatan mengapresiasi langkah BNPB menggelar kegiatan rakor mencari formulasi atau skema yang tepat menangani bencana alam banjir yang saban tahun melanda wilayah Aceh Selatan dan beberapa kabupaten tetangga lainnya dampak dari meluapnya DAS Lawe Alas tersebut.
“Penanganan bencana alam banjir yang terintegrasi ini murni inisiatif Plt. Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Sebab, bencana yang selalu rutin terjadi saban tahun ini, benar-benar sangat dikeluhkan masyarakat,” ujar Cut Syazalisma.
Kegiatan ini, jelasnya, merupakan bentuk koordinasi kuat dan serius antara BNPB dengan 5 pemerintah kabupaten/kota di Aceh serta didukung oleh Pemerintah Provinsi dan DPR Aceh dalam rangka mencari solusi persoalan banjir yang terdampak dari meluapnya DAS Lawe Alas Singkil.
“Ini merupakan masalah bersama, sehingga harus melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengatasinya sesuai dengan arah kebijakan BNPB dalam penanggulangan bencana alam skala besar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Cut Syazalisma.
Sebab, sambung Cut Syazalisma, penanganan bencana alam banjir di DAS Lawe Alas merupakan kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai 1 Sumatera.
Pemkab Aceh Selatan sangat berharap kegiatan rakor ini akan melahirkan komitmen bersama guna terwujudnya program penanganan bencana banjir secara komprehensif dari hulu sampai hilir secara bertahap.
Karena berdasarkan data kejadian bencana banjir di DAS Lawe Alas saban tahun, telah menimbulkan kerugian luar biasa besar dan bahkan juga mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat serta terganggunya kehidupan dan penghidupan warga.
“Dampak bencana banjir yang saban tahun terjadi di wilayah Trumon Raya, Aceh Selatan akibat meluapnya DAS Lawe Alas, tidak saja merendam ribuan rumah penduduk dan ribuan hektar lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum lainnya. Tapi juga melumpuhkan perekonomian masyarakat di sejumlah kabupaten/kota di sepanjang barat selatan Aceh. Akibat terendamnya ruas jalan Nasional lintasan Aceh-Sumut di wilayah Trumon Raya dengan kedalaman belasan meter,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Cut Syazalisma, semua pihak patut berbangga hati atas digelarnya kegiatan rakor ini oleh pihak BNPB. Menurutnya, ini merupakan model skema baru dalam penanggulangan bencana sesuai visi BNPB yaitu memprioritaskan pencegahan baik mitigasi struktural maupun non-struktural untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar.
Langkah ini juga telah sejalan dengan arah kebijakan Plt. Gubernur Aceh bahwa penyelesaian banjir akibat meluapnya DAS Lawe Alas, Provinsi Aceh harus dilakukan secara komprehensif melalui grand desain penanggulangan banjir Aceh secara terintegrasi.
Menindaklanjuti hal itu, Plt. Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran juga sangat berkomitmen serius memprioritaskan penanggulangan bencana merupakan dasar kebijakan pembangunan wilayah berdasarkan analisa resiko bencana.
Sebab hal ini merupakan harapan bersama 5 kabupaten/kota yang terdampak langsung bencana banjir DAS Lawe Alas Singkil agar dapat membangun kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera, baik terbebas dari masalah bencana banjir maupun agar dapat memanfaatkan keberadaan DAS Lawe Alas tersebut untuk menunjang perekonomian masyarakat.
Apalagi, dalam kegiatan ini juga di undang anggota DPR RI dan DPD dari wilayah Aceh serta DPRA, sehingga peran aktif wakil rakyat dapat lebih dioptimalkan secara nyata.
“Program ini dipandang sangat penting karena dapat membangun sinergitas dengan semua lini dengan memanfaatkan pendekatan alam melalui keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seterusnya pendekatan struktural oleh pihak Kementerian PU yang bersifat teknis dengan diikuti penyusunan DED yang matang,” tandasnya.
