TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 mencapai 4,64 persen meningkat 1,64 persen dari angka pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 3 persen.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis dalam arahannya saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/lintas OPD penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Selatan 2027 di Tapaktuan, Selasa (7/4/2026).
Baital mengatakan, maksud utama diselenggarakan forum tersebut adalah untuk menyelaraskan usulan hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan rencana kerja (Renja) OPD.
“Melalui forum ini, kita harus memastikan adanya sinergi antar-OPD agar tidak ada program yang berjalan sendiri, sehingga prioritas pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal,” kata H. Baital.
Wabup Baital menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan pada tahun 2025, berada pada kisaran 3,00 persen. Persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan juga turun menjadi 9,89 persen pada tahun 2025.
“Kita patut bersyukur, angka penduduk miskin tahun 2025 juga menurun atau berhasil kita tekan ke angka 9,89 persen,” ungkap Baital.
Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 72,79 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,39 persen.
“Untuk tahun 2027, kita menetapkan target yang lebih menantang. Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,64 persen, menekan pengangguran hingga 4,03 persen, dan menjaga ketimpangan pada angka 0,265 persen,” sebut Wabup Baital.
Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Meningkatkan penerapan syariat islam, sejahtera, berdaya saing dan partisipatif”, Wabup Baital menekankan beberapa prioritas utama yang harus menjadi acuan dalam penyusunan program.
Yakni penguatan syariat islam secara kaffah dan peningkatan kualitas pendidikan berbasis dinul islam. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan terkoneksi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Kemudian produktivitas ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan serta tanggap bencana. Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan efektif (good and clean government). Dan peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.
“Saya meminta kepada seluruh kepala OPD agar dalam desk pembahasan nanti benar-benar mempertajam program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Gunakan data yang akurat dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD),” tegas Baital.
