TheTapaktuanPost | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penyerahan opini WTP tersebut berlangsung di Banda Aceh, Kamis (25/6/2026), sekitar pukul 10.00 WIB. Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos, dari Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, SE, MM, Ak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mirwan didampingi Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mishul Azwa, SE.Ak, Sekretaris Daerah Diva Samudra Putra, SE, MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Syamsul Bahri, SH, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta bebas dari salah saji material.
Pencapaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Selain menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, opini WTP juga menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Mirwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Selatan yang telah bekerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja baik, perjuangan, serta akuntabilitas yang dirajut bersama oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan,” ujar Mirwan.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempertahankan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga kondisi keuangan daerah, sinergitas, dan integritas yang telah dibangun dapat terus dipertahankan demi mewujudkan Aceh Selatan yang maju, produktif, dan madani,” tutupnya.
