Tenaga Honorer Aceh Selatan Dipastikan Tidak “Dirumahkan”, Keuangan Daerah Tidak Benar Mengalami Deficit

  • Whatsapp

TheTapaktuanPost | Tapaktuan. Pemkab Aceh Selatan memastikan tidak akan “merumahkan” tenaga honorer dan kontrak yang bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemerintah daerah setempat dalam tahun 2022 ini. Para abdi negara non-PNS yang jumlahnya mencapai dua ribuan orang lebih itu, diminta tetap tenang dengan tetap fokus, serius dan tekun bekerja ditempat tugas masing-masing.

Penegasan ini disampaikan Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Syamsul Bahri S.H, menanggapi pernyataan salah satu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memprediksi Pemkab setempat akan ‘merumahkan’ tenaga honorer dan kontrak sebagaimana dilansir salah satu media online baru-baru ini.

Bacaan Lainnya

“Tidak benar (Pemkab Aceh Selatan-red) akan merumahkan tenaga honorer dan kontrak itu, InsyaALLAH sampai detik ini kita belum terpikirkan ke arah itu. Wacana pun belum pernah kita bahas ke arah itu. Dengan izin ALLAH SWT, mudah-mudahan tidak akan terjadi,” kata Syamsul Bahri kepada TheTapaktuanPost di Tapaktuan, Rabu (5/1/2022).

Pemkab setempat, lanjut Syamsul, semaksimal mungkin tetap bertekad kuat tidak akan “merumahkan” para tenaga honorer dan kontrak yang telah ada saat ini. Sebab Pemkab setempat tidak ingin menciptakan atau menambah angka pengangguran baru di daerah itu. Ia yang mengaku baru saja menjumpai Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran menanyakan perihal itu, juga menerima arahan yang sama.

“Saya baru saja menjumpai Pak Bupati, beliau mengatakan jangankan “merumahkan”, terpikir wacana ke arah itu saja kita belum pernah. Rasanya janganlah kita tambah angka pengangguran baru di daerah kita ini. Coba bayangkan jika tenaga honorer dan kontrak ini berjumlah dua ribuan orang lebih kita rumahkan, bagaimana nasib mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup perekonomian keluarga,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Selatan ini juga menyangkal tudingan yang menyebutkan akan “dirumahkan” sebanyak dua ribuan tenaga honorer dan kontrak itu untuk menutupi kondisi deficit APBK Aceh Selatan tahun anggaran 2022 mencapai Rp. 65 miliar.

Menurut Syamsul Bahri, informasi yang digembar-gemborkan seolah-olah kondisi keuangan daerah Aceh Selatan sekarang ini sedang “sekarat” itu, diduga informasi keliru. Sebab fakta dan realitanya dilapangan, tidak lah benar kondisi APBK Aceh Selatan tahun 2022 mengalami deficit.

“Tidak ada relevansi dan kausalitas untuk menutupi deficit APBK 2022 harus merumahkan tenaga honorer dan kontrak. Sebab memang tidak ada terjadi deficit. Kami pastikan kondisi neraca keuangan APBK Aceh Selatan 2022 seimbang dengan nol deficit,” tegasnya.

Untuk menghindari simpang-siur informasi yang berpotensi keliru dikonsumsi oleh public secara luas, Ia mengaku harus meluruskan tudingan keliru tersebut. Ia memprediksi kekeliruan informasi terkait deficit APBK 2022 itu, diperoleh oknum tertentu dari informasi keliru yang didapatkan secara sepenggel-penggel tidak utuh seluruhnya.

“Bisa jadi, oknum pihak tertentu itu menerima informasi deficit saat berlangsungnya pembukaan rapat paripurna pembahasan Qanun APBK 2022. Jika hanya sebatas itu di ikuti memang benar rancangan Qanun APBK 2022 yang di susun sempat mengalami deficit. Namun dalam lanjutan pembahasan hingga finalisasi (pengesahan-red). Alhamdulillah, neraca keuangan APBK 2022 berhasil kita seimbangkan,” ungkap Syamsul Bahri.

Demikian juga terkait tudingan yang menyebutkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 anjlok. Meskipun Ia mengakui bahwa, ada beberapa OPD yang capaiannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, jika dilihat secara global capaian PAD Aceh Selatan tahun 2021 yang mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan, dinilai telah memenuhi ekspektasi ditengah masih berlangsung masa pandemi Covid-19.

“Jika kita telusuri lebih jauh pun, perolehan PAD yang tidak mencapai target itu khusus terhadap sector yang tidak mungkin kita paksa ditengah kesulitan ekonomi sedang dihadapi masyarakat di masa pandemic Covid-19. Kondisi sosial dan psikologi masyarakat tentu juga harus menjadi pertimbangan ditengah upaya kita sedang serius dan giat-giatnya menggenjot peningkatan PAD,” ujarnya.

Pos terkait