TheTapaktuanPost | Banda Aceh. Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti dugaan pemborosan anggaran sumber APBA 2025 pada Biro Umum Kantor Gubernur Aceh. Dari 138 kegiatan dengan total pagu mencapai Rp61 miliar lebih, ada beberapa kegiatan yang dinilai pemborosan uang rakyat karena dianggap tak terlalu mendesak.
“Kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran berdampak langsung pada pengurangan anggaran untuk Aceh mencapai Rp317 miliar, tentu mengakibatkan beberapa kegiatan harus dihapuskan. Tapi disisi lain Pemerintah Aceh justru menghambur – hamburkan uang pada kegiatan yang tidak menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat,” kata Koordinator TTI, Nasruddin Bahar dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (21/4/2025).
Dia menyebutkan, beberapa kegiatan yang dinilai pemborosan anggaran sebagaimana dikutip dari laman SIRUP LKPP seperti pengadaan Kenderaan Dinas Operasional Toyota Zenix Rp1,8 miliar lebih. Kenderaan Dinas Operasional Fajero Sport Rp3,8 miliar lebih. Mobil Operasional Rp3,5 miliar, pengadaan camera (Dokumentasi kegiatan pimpinan) Rp200 juta.
Selanjutnya, pengadaan Ipad merek Apple Rp60 juta, pengadaan Iphone (Kegiatan pimpinan) Rp140 juta, pengadaan Tablet Rp.120 juta, perangkat alat komunikasi pimpinan Rp199,8 juta, pengadaan Apple Mackbook Rp120 juta, pengadaan Gorden Pendopo Gubernur Rp300 juta, Gorden Pendopo Wakil Gubernur Rp300 juta.
Belanja Makan dan Minum Rapat Rp6,6 miliar lebih, Belanja Makan dan Minum aktivitas Lapangan Rp3,7 miliar lebih, belanja pakaian Jas/Safari Rp1,1 miliar lebih, Pakaian Jas/Safari Rp100 juta dan Belanja Pakaian Dinas Lapangan Rp200 juta.
“Pengadaan mobil operasional Pajero Sport dianggap tidak terlalu mendesak karena mobil Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dianggarkan berupa Toyota Alparhd dan Toyota Camry sehingga anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut seharusnya bisa dialihkan ketempat lain yang lebih membutuhkan. Begitu juga pengadaan Iphone dan Tab dan alat komunikasi pimpinan mencapai Rp639,8 juta dinilai terlalu pantastis dan menghambur – hamburkan uang rakyat,” kritik Nasrudin Bahar.
Menurutnya, masyarakat Aceh masih butuh perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di daerah – daerah pedesaan, rakyat masih butuh rumah yang layak huni, pupuk bersubsidi dengan harga murah, jalan usaha tani, saluran irigasi dan sebagainya.
Karena itu, Nasrudin Bahar meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf – H. Fadhlullah (Dek Fad) segera meninjau atau mengevaluasi kembali kegiatan – kegiatan yang tidak penting untuk dianggarakan.
“Jika dinilai mubazir tolong agar dihapus saja, jika saja 30 persen dari anggaran Biro Umum dipangkas maka akan terjadi penghematan Rp18 miliar lebih dan uang tersebut bisa dianggarkan untuk kebutuhan masyarakat lebih mendesak,” pungkas Nasruddin Bahar.
